Heboh Kasus #JusticeForAudrey untuk Diproses Hu.kum, Pelaku Kemungkinan Ter4nc4m Hu.kum.an P3nj4r4 7 Tahun

Kasus peng3r0yok4n siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat dengan tagar #JusticeForAudrey ini terus bergulir.

Mirisnya kejadian peng3r0yok4n yang menimpa salah seorang siswi SMP di Pontianak ini membuat publik ramai membicarakan kasus ini di media sosial dengan #JusticeForAudrey.

Saking ramainya kasus #JusticeForAudrey, petisi online yang beredar luas di berbagai platform media sosial kini telah ditanda tangani oleh 3 juta lebih pengguna.

Tersebarnya petisi online ini secara luas diberbagai platform media sosial bukan tanpa sebab.

Petisi online ini disebarkan dengan alasan agar para pelaku kasus peng3r0yok4n mendapatkan hu.kum.an setimpal meski masih dibawah umur.

Lantas apakah benar pelaku peng3r0yok4n siswi SMP di Pontianak ini dapat diproses secara hu.kum meski masih dibawah umur?

Menjawab pertanyan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ramik telah memberikan penjelasan.

Dilansir Grid.ID  dari Tribun Pontianak, Erma Suryani Ramik mengungkap bahwa dirinya sangat mengapresiasi usaha Polres Pontianak dalam menindak lanjuti kasus peng3r0yok4n tersebut.

Menurut Erma, tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Pontianak sudah tepat dan benar mengingat pelaku peng3r0yok4n masih di bawah umur.

Terlebih lagi ketika pihak-pihak terkait tetap menerapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA.

Menurut Erma, sejauh ini UU SPPA telah sangat baik dan tepat dalam membedakan anak dalam sebuah kasus tindak pidana menjadi pelaku, k0rb4n maupun saksi.

Dimana dalam peraturan ini, definisi anak adalah mereka yang sudah melewati usia 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun.

“UU yang dibentuk ini merupakan kemajuan dalam konsep pemidanaan di Indonesia.

Sejauh ini UU SPPA memiliki konsep yang sangat bagus dan tepat karena membedakan anak menjadi pelaku tindak Pidana, k0rb4n dan saksi suatu tindak pidana,” ungkap Erma seperti yang dikutip Grid.ID  dari Tribun Pontianak, Rabu (10/4/2019).

Bagi Erma, UU SPPA telah mengandung prinsip keadilan yang restoratif yang sangat baik, dimana solusi untuk memperbaiki masalah tetap dicari dan rekonsilasi tanpa pembalasan.

Tidak hanya itu, UU SPPA juga mengandung prinsip diversi, yakni pengalihan proses penyelesaian perkara dari proses pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Terkait kasus peng3r0yok4n siswi SMP di Pontianak oleh 12 orang siswa SMA ini, Erma mengharapkan adanya pendampingan psikologis.

Baik dari pihak k0rb4n maupun pihak pelaku harus diberikan pendampingan dan pembinaan psikologis dengan maksimal.

Lebih lanjut, Erma menyebut bila pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana, maka ada kemungkinan mereka juga akan terjerat hu.kum p3nj4ra.

Meski pelaku masih dibawah umur, bukan berarti mereka terbebas dari jeratan hu.kum pidana.

Pidana yang diterima pun bisa berupa pidana hu.kum p3nj4ra sesuai UU SPPA atau pidana dengan syarat pembinaan di luar lapas.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada pelaku adalah tindak pidana penganiayaan sesuai pasal 351 ayat 1 KUHP.

Jika memang terbukti terjadi penganiayaan berat, maka pelaku terancam hu.kum.an maksimal kurungan 5 tahun p3nj4ra.

Dan bila isu terkait pelaku telah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap k0rb4n terbukti benar, maka pelaku terancam hu.kum.an p3nj4ra selama 7 tahun atau lebih.

Namun, ancaman hu.kum pidana tersebut dapat berlaku bila pelaku memang terbukti salah lewat proses persidangan.

Kendati demikian, hakim tetap akan memberikan pertimbangan sesuai UU SPPA yang berlaku.

Jika memang pelaku terbukti bersalah, maka pelaku dapat dijatuhi hu.kum.an pidana sesuai undang-undang yang berlaku dengan syarat UU SPPA akan mengurangi vonis hu,kum yang diterima.

Pengurangan vonis hu.kum pidana terhadap pelaku pun telah diatur yakni sepertiga dari jumlah hu.kum.an.

“Apabila terbukti tentu hakim akan memberikan pertimbangan lain.”

“Patut diingat bahwa UU SPPA mengatur bahwa vonis terhadap anak yang menjadi pelaku pidana harus dikurangi sepertiga dari jumlah hu.kum.an.

“Karena prinsip keadilan resoratif dan diversi dalam UU SPPA, ” tegas Erma Ranik.

Meski demikian, Erma tetap mengimbau kepada setiap elemen masyarakat Tanah Air untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwenang.

Terlebih lagi ketika mengingat pelaku dan k0rb4n kasus ini masih berada di bawah umur dan membutuhkan bimbingan khusus.

Mereka masih anak-anak. Negara sudah mengatur urusan pidana anak ini dengan sangat baik penanganan perkara ini.”

“Mari kita dukung Polri, Komisi Perlindungan anak daerah, anak dan orang tua agar dapat duduk bersama mencari solusi terbaik bagi semua,” pungkas Erma.

Sekadar informasi saja, seperti yang telah di beritakan sebelumnya oleh Kompas TV Pontianak, pihak keluarga k0rb4n pengeroyokan siswi SMP di Pontianak ini menolak adanya jalan damai.

Hal ini lantaran pihak keluarga k0rb4n merasa mediasi yang sebelumnya telah dilakukan tak memberikan hasil apapun.

“Saat ini hu.kum tetap berjalan, prosesnya akan berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi pengadilan. Tidak ada kata damai.

Karena media yang pertama kita gagal, kalau ada mediasi lagi, kita tak kan mediasi. Kasus ini tetap akan kita lanjutkan,” pungkas Fety Rahma Wardani, kuasa hu.kum keluarga k0rb4n.(*)

Artikel Asli

Ads2

Be the first to comment

Leave a Reply